Satori: OJK Perlu Terus Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Bali 

27-08-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Satori saat mengikuti rapat kerja dengan OJK regional 8 dan Himbara di  Denpasar, Bali, Jumat (25/8/2023). Foto: Ria/nr

 

Anggota Komisi XI DPR RI Satori meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regional 8 untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Bali. Sebab peningkatan literasi dan inklusi ini sangat berpengaruh pada perekonomian yang semakin kuat. 

 

"OJK perlu terus memberikan edukasi dan literasi bagi masyarakat agar mereka dapat mewaspadai dan mengantisipasi maraknya kejahatan keuangan berbasis digital yang masih ada hingga saat ini,” ungkapnya usai mengikuti rapat kerja dengan OJK regional 8 dan Himbara di  Denpasar, Bali, Jumat (25/8/2023). 

 

Satori melihat, Pertumbuhan ekonomi di Bali sudah makin berkembang, seiring membaiknya pariwisata di daerah ini. Pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II-2023 sebesar 5,60% (yoy), membaik dibandingkan Triwulan II-2022 yang sebesar 3,09% (yoy). 

 

“Kondisi ini harus direspon OJK dan Himbara untuk mendorong UMKM semakin tumbuh dengan aman dan nyaman dan tidak terjerang pinjol,” tegasnya. 

 

Untuk itu, masih kata Satori, Tim percepatan akses keuangan daerah di Provinsi Bali perlu terus mensosialisasikan ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di Lembaga Keuangan formal.

 

“Berbagai akses keuangan yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaku UMKM perlu terus disosialisasikan agar mereka (pelaku UMKM) dan masyarakat tidak terjerat kejahatan digital seperti pinjol,” ungkapnya. 

 

Saat ini, indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Bali berada di atas SNLIK tingkat nasional. Literasi keuangan Bali 57.66 dan Literasi Inklusi 92.21. 

 

“Hasil (SNLIK) Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan diharapkan dapat menjadi dasar bagi OJK dan seluruh stakeholders dalam membuat kebijakan, menyusun strategi, dan merancang produk/layanan keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen serta bisa meningkatkan perlindungan masyarakat,” tutupnya. (rnm/aha)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...